Jakarta, 28/10 (ANTARA) – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA), Arifah Fauzi mengatakan bahwa Indeks Pemenuhan Hak Anak meningkat dari 68,87 menjadi 70,19 dalam dua tahun kinerja pemerintahan Prabowo – Gibran.
“Dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, data menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2024 ke 2025. Indeks Pemenuhan Hak Anak meningkat dari 68,87 menjadi 70,19,” ujar Menteri PPPA, Arifah Fauzi di Jakarta, Rabu.
Begitu juga dengan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) yang tercatat meningkat dari 80,32 menjadi 81,98.
Arifah Fauzi menambahkan persentase perkawinan anak juga turun dari 5,90 persen menjadi 4,56 persen, sedangkan persentase pekerja anak menurun dari 2,17 persen menjadi 1,80 persen, disertai intervensi pemulihan dan pencegahan di berbagai wilayah, seperti Lombok dan Jember.
Ia mengatakan KemenPPPA juga bekerja sama dengan berbagai pihak untuk membantu anak-anak yang terpaksa bekerja.
Hasilnya, 160 pekerja anak berhasil kembali bersekolah. Selain itu, 1.379 anak yang berisiko menjadi pekerja anak juga dijangkau melalui kegiatan pencegahan.
Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, KemenPPPA terus melakukan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, memperluas akses penanganan korban kekerasan, memenuhi hak anak, hingga menguatkan perlindungan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK).
Komitmen ini menjadi kontribusi nyata KemenPPPA dalam mendukung Asta Cita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menuju Indonesia Emas 2045.
“Dua tahun perjalanan ini mengingatkan kita bahwa dibalik setiap kebijakan, ada harapan perempuan untuk hidup mandiri dan impian anak untuk tumbuh tanpa rasa takut. Berbagai indikator strategis menunjukkan tren positif. Kesempatan perempuan dalam dunia kerja semakin terbuka, perkawinan anak dan pekerja anak menurun, dan layanan perlindungan korban kekerasan semakin luas,” kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.
