PAPARANLAMPUNG, (Bandar Lampung) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya mendukung kepemimpinan Gubernur Lampung Kiai Mirza dalam upaya menyehatkan, menata, dan memperkuat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Langkah ini diharapkan dapat mendorong transparansi, akuntabilitas, serta memberikan keuntungan nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan sembilan juta masyarakat Lampung.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, usai rapat internal fraksi pada Senin (20/10/2025). Rapat tersebut juga dihadiri anggota Fraksi PKS yang kini dipercaya memimpin dua Panitia Khusus (Pansus) DPRD, yakni Heni Susilo sebagai Ketua Pansus PT Wahana Raharja dan Muhammad Ghofur sebagai Wakil Ketua Pansus PT Bank Lampung.
Menurut Ade, keterlibatan anggota Fraksi PKS dalam dua pansus strategis itu merupakan bentuk tanggung jawab politik untuk memastikan pembenahan BUMD di Lampung berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik (good governance), efisien, dan memberi nilai tambah bagi perekonomian daerah.
“Fraksi PKS berkomitmen penuh membantu kepemimpinan Gubernur Mirza dalam upaya menyehatkan BUMD. Kesehatan BUMD adalah bagian dari kesehatan tata kelola pemerintahan daerah. Kita ingin BUMD tidak hanya bertahan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Lampung,” tegas Ade.
Ia menambahkan, seluruh proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang berkaitan dengan BUMD harus dijadikan momentum untuk memperbaiki manajemen dan memperkuat fungsi ekonomi daerah.
“BUMD tidak cukup hanya sehat secara administratif, tetapi juga produktif, menghasilkan keuntungan yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD), serta berdampak pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan warga,” ujarnya.
Ade menekankan, pembahasan setiap Raperda terkait BUMD harus didasari prinsip tata kelola yang baik, kehati-hatian, dan orientasi pada pelayanan publik serta keuntungan bagi pembangunan Lampung.
