Bandar Lampung – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, mengakui data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka pengangguran di Provinsi Lampung mengalami peningkatan.
Menurutnya, kondisi tersebut merupakan fakta yang harus dihadapi bersama, sekaligus menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Pertama kita harus akui, itu memang fakta. Tapi tentu ada banyak faktor yang harus segera kita benahi,” ujar Yanuar (13/1/26).
Ia menjelaskan, DPRD telah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja, termasuk dalam pembahasan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang saat ini sudah dinyatakan jelas. Namun, persoalan ketenagakerjaan tidak berhenti pada peningkatan kesejahteraan semata.
“UMP sudah clear, tapi pengangguran ini tentu menjadi prioritas utama kita,” tegasnya.
Yanuar menyebutkan, meningkatnya pengangguran dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya kondisi transisi pemerintahan yang belum sepenuhnya stabil. Selain itu, situasi ekonomi dan tekanan inflasi turut berdampak pada dunia usaha.
“Banyak perusahaan, terutama perusahaan kecil, terpaksa mengurangi tenaga kerja. Ini menjadi faktor dominan penyumbang pengangguran saat ini,” jelasnya.
Ke depan, Komisi V DPRD Provinsi Lampung berencana mengundang perusahaan-perusahaan yang dinilai mampu menyerap tenaga kerja untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang kerja baru bagi masyarakat Lampung.
Tak hanya itu, Yanuar juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa.
Ia mendorong agar lulusan perguruan tinggi tidak hanya berorientasi mencari pekerjaan, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja.
“Kalau satu mahasiswa bisa menciptakan lapangan kerja untuk satu atau dua orang saja, itu sudah sangat membantu,” katanya. (*)
