Bandarlampung – Komisi III DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Selasa (6/1/2026), menyusul realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang jauh dari target.
Berdasarkan data yang dipaparkan, target PAD Provinsi Lampung tahun 2025 sebesar Rp4,22 triliun hanya terealisasi Rp3,37 triliun. Selisih yang cukup lebar tersebut menjadi sorotan tajam DPRD.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung Yozi Rizal mengatakan, DPRD ingin memperoleh penjelasan menyeluruh dari Bapenda terkait kegagalan pencapaian target PAD. Menurut dia, persoalan utama terletak pada penetapan target yang tidak realistis serta berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.
“Kemarin target itu disanggupi dengan penuh semangat, demi membangun Lampung. Tapi akhirnya kita tidak bisa melebih-lebihkan sesuatu yang tidak sesuai realita,” ujar Yozi, Selasa (06/01/26).
Politisi Partai Demokrat itu juga menyoroti Dana Bagi Hasil (DBH) pajak rokok yang ditetapkan pemerintah pusat dengan mekanisme yang dinilai tidak transparan. Menurutnya, pemerintah daerah hanya menerima angka final tanpa ruang klarifikasi maupun intervensi.
“Mereka tetapkan sekian, lalu tiba-tiba dikurangi sekian. Kita juga tidak tahu alasannya apa, apakah karena orang Lampung sudah tidak merokok lagi atau faktor lain. Mekanismenya tidak transparan ke daerah,” tegasnya.
Yozi menjelaskan, DBH pajak rokok ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, bukan jumlah perokok aktif. Akibatnya, ketika terjadi pengurangan transfer, pemerintah daerah tidak memiliki kendali untuk mengoreksi atau menyesuaikan perencanaan pendapatan.
Ia juga menyinggung langkah Gubernur Lampung yang pada awal 2026 mengumpulkan organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil PAD untuk mendorong optimalisasi pendapatan. Namun, menurut Yozi, upaya tersebut harus dibarengi dengan penetapan target yang realistis dan berbasis data faktual.
