Bandar Lampung – Komisi I DPRD Provinsi Lampung menerima audiensi Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Tanah (Pokmas) Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Lampung.
Audiensi tersebut dihadiri perwakilan warga Way Dadi, Way Dadi Baru, dan Korpri Jaya yang tergabung dalam Pokmas untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan lahan yang hingga kini belum menemukan titik temu.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, mengatakan seluruh keinginan dan aspirasi masyarakat telah disampaikan secara langsung dalam rapat tersebut.
“Sudah disampaikan apa yang menjadi keinginan warga Way Dadi, Way Dadi Baru, dan Korpri Jaya. Jadi, apa yang ditawarkan oleh BPN saat ini, masyarakat masih menginginkan sesuatu yang lebih,” kata Ade, Senin (12/1/26).
Menurut Ade, masyarakat berharap agar tanah yang disengketakan dapat dikembalikan kepada warga. Aspirasi tersebut, lanjutnya, akan kembali dikomunikasikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan menekankan pentingnya fakta sejarah penguasaan lahan oleh masyarakat.
“Kalau bisa, tanah itu dikembalikan ke masyarakat. Ini akan kami komunikasikan lagi ke Pemprov dan BPN agar fakta-fakta sejarah yang disampaikan warga menjadi atensi bersama,” ujarnya.
Selain itu, Ade juga menyampaikan adanya keinginan masyarakat untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan pihak BPN dan Pemprov Lampung. Selama ini, Komisi I DPRD Lampung berperan sebagai jembatan aspirasi antara warga dan pemerintah.
“Ada keinginan masyarakat untuk bisa didengarkan langsung oleh BPN dan Pemprov. Secara regulasi tentu permasalahan ini ada aturannya, dan akan kami komunikasikan kembali. Kami siap memediasi lagi. Ini adalah perjuangan yang belum selesai, dan Komisi I siap meneruskan,” tegasnya. (*)
