PAPARAN LAMPUNG – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Lampung menekankan pentingnya reformasi nyata dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta komitmen terhadap pendidikan rakyat.
Penegasan itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerindra, Fauzi Heri, mewakili Ketua Fraksi Fahrorrozi, dalam rapat paripurna pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis (9/10).
Fauzi menjelaskan, Raperda tentang perubahan bentuk hukum PD Bank Pembangunan Daerah Lampung menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Lampung merupakan langkah penting untuk memperkuat peran BUMD sebagai motor penggerak perekonomian daerah.
“Perubahan status hukum menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 54 Tahun 2017 harus ditingkatkan kinerja profesionalisme, transparansi, dan daya saing Bank Lampung,” ujarnya.
Fraksi Gerindra, lanjut Fauzi, mendukung penetapan modal dasar sebesar Rp1,5 triliun serta keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga dalam penyertaan modal. Dukungan itu diberikan dengan harapan Bank Lampung dapat beroperasi lebih efektif dan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah.
“Kami menekankan bahwa Bank Lampung harus menjadi benteng ekonomi rakyat, bukan sekadar institusi keuangan. Ia harus hadir di tengah petani, nelayan, dan pelaku UMKM sehingga mampu menggerakkan perekonomian dengan keberpihakan. Keuangan yang diberkahi adalah keuangan yang memberi manfaat, bukan sekadar keuntungan,” tegasnya. (*)
